Sejarah Partai Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kamis, 22 Juli 2010



 

        Dekrit Presiden Republik Indonesia ternyata berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, tindakan tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Kedua, berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula periode pemerintahan oleh partai politik. Peranan parlemen perlahan beralih ketangan Presiden Sukarno. Melalui konsep demokrasi terpimpinnya ia mencela demokrasi barat yang liberalistik yang menyebabkan ketidak stabilan politik dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu Sukarno ingin mengembalikan kewenangannya sebagai Presiden (dalam sistem presidensil) yang tak didapati dalam masa demokrasi parlementer.
        Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959, Sukarno menguaraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifestasi Politik) yang isinya berintikanUSDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia). Manipol-USDEK adalah doktrin resmi yang dicetuskan oleh Sukarno sebagai suatu konsep politik yang harus diterima dan dijalankan dalam setiap aktifitas berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka MPRS yang sudah tunduk pada Sukarno menetapkan Manipol USDEK sebagai GBHN dan wajib diperkenalkan disegala tingkat pendidikan dan pemerintahan, selain itu pers pun diharuskan mendukungnya.
    Sebenarnya hanya disebagian masyarakat politik saja Manipol-USDEK diterima sepenuh hati, sedangkan disebagian yang lain menaruh kecurigaan dan kekhawatiran. Manipol-USDEK itu sendiri tidaklah begitu jelas. Selain itu, bukan pula suatu upaya unutk menyelaraskan semua pola penting dari orientasi politik yang ada di Indonesia. Ideologi negara apapun belum mampu menjembatani perbedaan perbedaan besar orientasi politik kutub aristokratis Jawa dan kutub kewiraswastaan Islam. Pada pelaksanaannya, Manipol-USDEK tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, banyak kalangan Islam yang kuat keyakinannya, khususnya dari suku bukan Jawa, melihat rumusan baru itu sebagai pemikiran yang asing. Karena itulah maka pelaksanaan manipol Usdek dapat disimpulkan dilakukan dengan paksaan.
    Pandangan negatif Soekarno terhadap sistem liberal pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan partai politik di Indonesia. Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit inilah yang menyebabkan tidak adanya satu kesatuan dalam membangun Indonesia. Partai-partai yang ada pada waktu itu berjumlah sebanyak 40 partai dan ditekan oleh Soekarno untuk dibubarkan. Namun demikian, Demokrasi Terpimpin masih menyisakan sejumlah partai untuk berkembang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Soekarno akan keseimbangan kekuatan yang labil dengan kalangan militer. Beberapa partai dapat dimanfaatkan oleh Soekarno untuk dijadikan sebagai penyeimbang.
        Berdasarkan pemikiran tersebut maka langkah yang diambil pemerintah Sukarno adalah melakukan seleksi dan penyederhanaan partai politik. Dengan dikeluarkanya Pen-pres No.7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan partai maka menjadi pertanda dimulainya intervensi politik pemerintah terhadap partai-partai. Peraturan tersebut menyangkut persyaratan partai, sebagai berikut:
  1. Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila.

  2. Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. 
  3. Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah.
  4. Partai-partai harus mempunyai cabang-cabang yang terbesar paling sedikit di seperempat jumlah daerah tingkat I dan jumlah cabang-cabang itu harus sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah daerah tingkat II seluruh wilayah Republik Indonesia
  5.  Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai.
  6. Presiden berhak membubarkan partai, yang programnya diarahkan untuk merongrong politik pemerintah atau yang secara resmi tidak mengutuk anggotanya partai, yang membantu pemberontakan.
    Hasilnya melalui Keppres No.128-129 tahun 1960 dan Keprres No. 440 tahun 1961 Pemerintah               hanya mengakui adanya 10 partai politik yaitu : PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Murba,   PSII, IPKI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Persatuan Tarbiyah Islam.
    Disamping upaya untuk melakukan penyederhanaan partai politik, Sukarno membentuk suatu wadah untuk memobilisasi semua kekuatan politik dibawah pengawasan pemerintah. Wadah itu dibentuk pada tahun 1960, yaitu Front Nasional. Semua partai diwakili didalamnya, begitupula kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, yaitu golongan fungsional dan ABRI. Umumnya muncul anggapan bahwa Front Nasonal adalah sebuah usaha untuk memperlemah peran dan mempersempit ruang gerak partai politik. Namun sebaliknya kehadiran PKI dalam Front Nasional berhasil mengembangkan sayapnya dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan politik. (Agung Djojoseokarto dkk, 2008 : 18)
    Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Ia menciptakan suatu ideologi nasional yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepadanya. Pancasila ditekankan olehnya dan dilengkapi dengan serangkaian doktrin seperti Manipol-Usdek dan Nasakom. Dalam usahanya mendapatkan dukungan yang luas untuk kampanye melawan Belanda di Irian Barat dan Inggris di Malaysia, ia menyatakan bahwa Indonesia berperan sebagai salah satu pimpinan "kekuatan-kekuatan yang sedang tumbuh" di dunia, yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Nekolim (neokolonialis, kolonialis dan imperialis). Sebagai lambang dari bangsa, Soekarno bermaksud menciptakan suatu kesadaran akan tujuan nasional yang akan mengatasi persaingan politik yang mengancam kelangsungan hidup sistem Demokrasi terpimpin.

    Konfigurasi Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin
    Peta politik Indonesia berubah secara drastis terutama dapat dilihat dari semakin berkurangnya peranan partai-partai politik, kecuali beberapa partai yang dekat dan mau menerima konsepsi Sukarno. Salah satu konsepsi Sukarno yang sangat terkenal dalam masa demokrasi terpimpin adalah NASAKOM (Nasionalis Agama dan Komunis). Dengan konsepsi tersebut Sukarno ingin menggabungkan bahkan meleburkan berbagai ideologi kedalam suatu aliansi politik dan memaksa masing-masing ideologi yang bertentangan itu untuk bekerjasama dalam sistem demokrasi terpimpin yang dibangun Sukarno. Bila melihat Peta kekuatan politik yang mendominasi berbagai institusi politik di Indonesia maka konfigurasi politik yang tebentuk pada masa demokrasi terpimpin adalah : Sukarno - ABRI (AD) - PKI
     Masuknya ABRI kedalam kancah politik (Kesertaan wakil ABRI dalam Front Nasional dan DPR-GR) menjadikan ABRI sebagai kekuatan sosio-politik yang telah terorganisir dan patut diperhitungkan dalam konfigurasi politik nasional. Sebelum itu, Keputusan Presiden untuk memberlakukan SOB atau Undang-Undang Darurat Keadaan Perang pada 14 Maret 1957 telah memberi keleluasaan pada Angkatan Darat untuk memperluas gerak dan pengaruh politiknya atas nama keamanan dan ketertiban negara. Maka tak heran bila pada akhir tahun 1957 Angkatan Darat dapat mengambil alih aset perusahaan-perusahaan asing yang disita, sehingga memungkinkan Angkatan Darat untuk memiliki modal sendiri dalam membiayai gerakan-gerakan politiknya. Dibawah Jenderal Nasution, ABRI Khususnya Angkatan Darat amat mendukung Dekrit Presiden 5 Juli 1959, karena dengan kembali ke UUD 1945, Presiden akan memiliki kekuasaan yang penuh sehingga Angkatan Darat makin yakin bahwa ia akan mampu mempengaruhi Presiden. Oleh karena itu, tentu tidak kebetulan bahwa sejak 1959 Angkatan Darat kian sentral perannya dalam perpolitikan Indonesia
    Dalam pemikiran Presiden Sukarno, beliau sesunggunya menghendaki adanya tentara Indonesia untuk berperan dalam politik nasional melalui kekaryaan. Konsep kekaryaan tentara inilah yang kemudian merupakan paham yang mendasari berdirinya Sekretariat Bersama golongan Karya ( Sekber Golkar), yang lahir pada bulan Oktober 1964. Khusus untuk Angkatan Darat (AD), pola hubungan antara Sukarno dengan AD terbilang unik bahkan terkadang diwarnai intrik. Sukarno menyadari Angkatan Darat dibawah kepemimpinan Nasution dan Ahmad Yani mulai menunjukan pengaruh dan geliat politiknya, keadaan ini bagi Sukarno apabila dibiarkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan Pengaruh dan Kekuasaan Sukarno sebagai pemimpin tunggal. Ada dua cara yang ditempuh Sukarno dalam mengamankan kekuasaanya dari Pihak Angkatan Darat. Pertama, Beliau berusaha mendapatkan dukungan partai politik yang berpusat di Jawa, Khususnya PKI. Kedua, Merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara sebagai penyeimbang dari kekuatan militer. Disisi lain kepentingan Angkatan Darat dalam penguasaan politik nasional selain bermotif kepentingan yang bersifat pragmatis elit-elit Angkatan Darat, juga bermaksud untuk menghindari pengaruh PKI yang semakin menunjukan perkembangan yang cukup signifikan dalam perpolitikan nasional.
    Partai Komunis Indonesia perlahan menjadi partai yang berkembang pesat dan mendapatkan tempat yang strategis jika dibandingkan dengan partai-partai lain. PKI berhasil memanfaatkan berbagai peristiwa politik dalam dan luar negeri Indonesia untuk menaikan popularitasnya. Sementara itu Kristalisasi politik Islam era demokrasi terpimpin akhirnya menjadi kenyataan. Disaat PKI naik popularitasnya, kenyataan sebaliknya justru menimpa partai-partai Islam. Saat itu, NU, PSII,dan Perti yang ikut dalam sistem yang dibangun Sukarno dimasukan kedalam jaringan kekuasaan. Adapun Masyumi sebagai Partai Islam terbesar yang melawan rezim Sukarno disingkirkan dari seluruh lembaga politik formal. Bagi Sukarno jika Masyumi merintangi Revolusi politik yang digagasnya, maka PKI adalah pelopor (avantgarde) dari unsur partai yang dapat diandalkan bagi kekuataan revolusioner. NU yang loyal pada demokrasi terpimpin kendati dimasukan kedalam kekuasaan tapi keberadaannya tak lebih sekedar pelengkap dan menempati posisi pinggiran. Penempatan sebagian golongan Islam dinilai hanya untuk meramaikan jargon kerjasama yang dipaksakan, Yakni Nasakom.
Konflik Antara Presiden Sukarno Dengan Penentang Sistem Demokrasi Terpimpin
        Krisis politik dan konflik antara Persiden Sukarno dengan beberapa kelompok penentangnya sesunggunya telah pecah dimasa-masa akhir masa demokrasi liberal atau menjelang diterapakannya demokrasi terpimpin. Kelompok yang berseberangan dengan Presiden Sukarno itu terdiri dari unsur politisi sipil dan Militer. Bagi politisi sipil yang anti terhadap komunis, pertentangan mereka dengan Sukarno disebabkan kedekatan Sukarno dengan PKI yang semakin menimbulkan kekhawatiran. Kelompok ini banyak didominasi oleh golongan Islam modernis. Pasca peristiwa Cikini 30 November 1957 yakni saat terjadi usaha pembunuhan terhadap Sukarno, beberapa saat kemudian Sukarno menuduh beberapa tokoh Masyumi terlibat didalamnya diantaranya, Natsir, Syafrudin Prawiranegara, dan Burhanudin Harahap. Harian Rakyat milik PKI bahkan semakin memprovokasi dan menyerang Natsir dkk, dengan mengait-ngaitkan para tokoh Masyumi dengan usaha pembunuhan terhadap Sukarno. Menurut George Mc Turnan Kahin, Guru besar Sejarah Cornell University, Amerkai serikat, Natsir dan kawan-kawan tidak memiliki hubungan apapun dengan peristuwa Cikini dan sama sekali tidak memiliki rencana membunuh Sukarno. Namun orang yang melempar granat itu kebetulan aktivis Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Organisasi yang dekat dengan Masyumi (Sabili, 2008 : 33).
    Sementara dikalangan Militer mulai muncul ketidakpuasan terhadap pimpinan mereka yakni Kepala staf Angkatan Darat ( KSAD), Jenderal Abdul Haris Nasution. Beberapa tentara yang kontra dengan Nasution melihat berbagai pergolakan daerah yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi akibat merasa tidak puas dengan alokasi biaya pembangunan dapat dijadikan kuda tunggangan untuk menekan pemerintah pusat. Pada akhirnya gerakan ini bermuara pada upaya penggulingan kekuasaan Sukarno dan Nasution serta politisi Jawa yang dianggap dekat dengan kaum Komunis. Beberapa politisi pusat yang mengalami tekanan dan fitnah oleh pihak pemerintah dan PKI di Jawa akhirnya memutuskan untuk hijrah ke daerah dan bergabung dengan gerakan perlawanan daerah (PRRI). Diantara mereka terdapat nama-nama yang cukup terkenal bahkan berjasa terhadap berdirinya Republik Indonesia, antara lain : Natsir, Burhanudin Harahap, Syafrudin Prawiranegara, M. Sa'ad dan Soemitro Djojohadikoesomo. Beberapa tokoh tersebut mengingatkan bahwa arah gerakan PRRI ini bertujuan memberi ultimatum kepada Presiden Republik Indonesia Sukarno agar segera mendemisionerkan kabinet Djuanda yang telah dipengaruhi unsur PKI kemudian menyerahkan mandat Presiden kepada Hatta dan Hamengkubuwono IX untuk menjadi formatur dalam pembentukan kabinet baru.
    Tokoh-tokoh sipil yang terlibat gerakan perlawanan daerah secara kebetulan berasal dari partai politik : Masyumi dan PSI. Kedua partai ini sangat keras pertentangannya dengan PKI. Terlibatnya beberapa tokoh Masyumi membuat eli-elit partai ini terbelah antara yang mendukung keputusan Natsir dan kawan-kawan dan yang menentangnya. KH Isa Anshary seorang tokoh Masyumi mengecam keras tokoh-tokoh DPP Masyumi yang aktif di PRRI. Demikian pula pendapat senada yang diutarakan Sekretaris Umum Majelis Syura Masyumi, KH Saleh Suaidy. Walaupun menurut Mc. T kahin kadar keterlibatan para tokoh tidaklah sama, contonya Natsir yang tidak banyak ikut serta dalam proses gerakan yang berujung perang saudara. Ia menolak cara-cara konfrontasi dalam menekan Jakarta dan Menganjurkan agar gerakan ini tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia
    Konflik antara beberapa tokoh politik dengan Sukarno semakin meruncing ketika Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Bagi para penentang Sukarno, Dekrit tersebut semakin menegaskan kediktaktoran Pemerintah dibawah Sukarno. Pendapat tentang kediktatoran pemerintah semakin menguat manakala pada bulan Maret DPR hasil Pemilu 1955 menolak anggaran belanja Pemerintah dan berujung pada pembubaran DPR oleh Presiden dan menggantikannya dengan DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat- Gotong Royong). Kemudian Presiden menetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Semua anggota dan Pimpinan Kedua lembaga tinggi negara itu diangkat oleh Presiden. Mensikapi tindakan Presiden yang melanggar Konstitusi tersebut dan meningkatnya peran PKI didalam era demokrasi terpimpin maka pada tahun 1960 atas inisiatif Moh. Hatta dan beberapa tokoh partai politik terutama Masyumi dan PSI mendirikan Liga Demokrasi
    Liga demokrasi tidak bisa bertahan lama, arus politik sedang mengarah kepada Sukarno dan pendukungnaya, melawan Sukarno berarti melawan arus kekuasaan. Politik pencitraan pecah belah selalu dihembuskan oleh para pendukung Sukarno terutama PKI dalam menjatuhkan lawan politiknya. Bagi PKI para pendukung Sukarno berada pada barisan revolusioner progresif dan penentangnya (oposisi) adalah para pengkhianat dan kontra-revolusioner. Pada bulan Agustus tahun 1960 pemerintah yang merasa terganggu dengan kelompok oposisi akhirnya membubarkan Masyumi dan PSI melalui Keppres No. 200 Tahun 1960 dengan alasan keterlibatan beberapa tokoh didalam partai pada peristiwa PRRI. Suatu keputusan yang bersifat politis dan menimbulkan kontroversi terutama bila dibandingkan dengan tindakan pemerintah terhadap PKI yang tidak dibubarkan setelah peristiwa Madiun 1948.
    Situasi politik bertambah panas sesaat setelah terjadinya usaha pembunuhan kembali Presiden Sukarno di Makasar pada tahun 1962. Tiba-tiba beberapa tokoh yang dianggap bertanggungjawab atas peristiwa tersebut di jebloskan kepenjara. Natsir, Syafrudin, Simbolon, Burhanudin, Syahrir, Prawoto, Roem, Anak Agung Gde Agung harus merasakan hidup didalam penjara. Tindakan tersebut dikecam oleh M. Hatta dalam surat pribadinya yang ditujukan untuk Sukarno tertanggal 19 Januari 1962. Hatta didalam suratnya ia menyatakan sebagai berikut :
    " Sekarang masyarakat gempar lagi dengan penangkapan beberapa orang terkemuka, diantaranya, Syahrir, Prawoto, Reom, Soebadio, Anak Agung Gde Agung dan entah siapa lagi. Menurut berita, mereka dituduh tersangkut dengan peristiwa Tjinderawasih di Makasar. Saya kira, manusia yang sehat pikirannya mengutuk perbuatan yang terjadi di Makasar. Dan saya yakin dari sejarah perjuangan, bahwa Syahrir dan lain-lainnya itu prinsipil menentang segala macam teror dalam politik karena bertentangan dengan sosialisme dan perikemanusiaan. Dan Mr. Roem terkenal seorang politicien safisfait. Kita selalu menggembor-gemborkan bahwa negara kita berdasarkan Pancasila, tetapi dimana keadilan perikemanusiaan, demokrasi sebenarnya. Adakah demokrasi kalau orang merasa takut, harus tutup mulut, kritik tidak diperbolehkan, sehingga berbagai hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berlaku leluasa ? Apa yang kita tentang dan kita cela dahulu dizaman Kolonial Belanda, sekarang berulang kembali atas nama Saudara. Haraplah saudara renungkan dalam-dalam. "

 
    Bila melihat daftar nama-nama tokoh politik yang dijebloskan Sukarno ke dalam penjara tidak lain adalah para kolega beliau dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda maupun Jepang dan menjadi founding father dalam proses panjang kelahiran Bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Namun benturan kepentingan dan pemikiran politik diantara mereka membuat para tokoh bangsa saat itu akhirnya harus saling menjatuhkan.

Manuver Partai Politik Menjelang Berakhir Masa Kekuasaan Presiden Sukarno (Orde Lama)
        Politik radikal pemerintah Sukarno berlanjut kepada Kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam menghadapi masalah Papua pada bulan Desembar 1961 dibentuklah komando Operasi Tertinggi (KOTI) bagi pembebasan Papua. Sukarno menjadi panglimanya. Nasution mewakilinya dan Mayor Jenderal Yani menjadi kepala stafnya. PKI berhasil memenfaatkan kampanye Papua untuk meningkatkan pengaruh dan memperbanyak jumlah anggotanya sendiri. Pada bulan Juli 1962, jumlah anggota front kaum tani PKI (BTI) mencapai 5,7 juta orang, ini merupakan seperempat dari keseluruhan jumlah petani dewasa. Pada akhir tahun itu, jumlah anggota SOBSI konon mencapai hampir 3,3 juta orang. Pada awal tahun 1963, jumlah anggota pemuda rakyat dan Gerwani masing-masing konon mencapai 1,5 juta orang. Jumlah anggota PKI sendiri mencapai lebih dari 2 juta orang, sehinnga menjadikan PKI sebagai partai komunis terbesar di negara non komunis di manapun
        Setelah masalah Papua selesai dengan pihak Belanda melalui kesepakatan pada tanggal 15 Agustus 1962, politik luar negeri Indonesia tetap militan. Sukarno memandang dunia menjadi dua blok yaitu Nefos ( New Emerging Forces) dan Oldefos (Old Established Forces). Barat adalah bagaian dari dari Oldefos dan negara-negara Komunis serta negara baru Asia dan Afrika dalam kategori Nefos. Sukarno secara implisit meletakan Indonesia sebagai Pelopor dari kekuatan-kekuatan yang baru muncul. Sukarno tetap curiga kepada Barat dan berpaling ke Blok Timur (Negara-negara Komunis). Sukarno melakukan kampanye untuk mencegah pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963 yang dikenal sebagai konfrontasi. Militer dan PKI mendukung kampanye konfrontasi dengan alasaan yang berbeda. Militer khawatir akan pengepungan (encirclement) atas Indonesia oleh Malaysia yang didomonasi etnis Cina, sementara PKI berupaya menggunakan hal ini sebagai alasan untuk mendirikan angkatan ke-V yang terdiri dari kaum tani dan buruh (yang akan dibawah kontrol PKI). Namun demikain Angkatan Darat secara keras menentang pembentukan angkatan V.
    Hubungan antara PKI dan Soekarno sendiri pada masa Demokrasi Terpimpin dapat dikatakan merupakan hubungan timbal balik. PKI memanfaatkan popularitas Soekarno untuk mendapatkan massa. Sementara itu di unsur kekuatan lainnya dalam Demokrasi Terpimpin, TNI-Angkatan Darat, melihat perkembangan yang terjadi antara PKI dan Soekarno, dengan curiga. Terlebih pada saat angkatan lain, seperti TNI-Angkatan Udara, mendapatkan dukungan dari Soekarno. Hal ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk menyaingi kekuatan TNI-Angkatan Darat dan memecah belah militer untuk dapat ditunggangi. Keretakan hubungan antara Soekarno dengan pemimpin militer pada akhirnya muncul. Keadaan ini dimanfaatkan PKI untuk mencapai tujuan politiknya. Sikap militan yang radikal yang ditunjukkan PKI melalui agitasi dan tekanan-tekanan politiknya yang semakin meningkat, membuat jurang permusuhan yang terjadi semakin melebar. Konflik yang terjadi itu kemudian mencapai puncaknya pada pertengahan bulan September tahun 1965.
        Kepercayaan Sukarno kepada PKI sebagi pendukung Manipol-USDEK dimanfaaatkan oleh PKI dengan memperluas pengaruh dan basis dukungan di kalangan masyarakat kelas bawah. Manuver politik PKI yang dominan berusaha diredam oleh partai-partai lain yang anti komunis. Selama Demokrasi Terpimpin, NU sebagai lawan politik PKI dan kekuataan yang tersisa dari kelompok Islam dalam aliansi pemerintahan, melakukan pembendungan dalam semua aspek kehidupan. Komunis dalam pandangan kelompok Islam adalah peradaban sekulerisme dan atheisme yang sangat berlawanan dengan Islam bahkan menjadi musuh semua agama. Bahkan terdapat prasangka bahwa jika komunis berkuasa, maka kaum Islamlah yang menjadi sasaran pertama dan utama penindasan. Pemberontakan PKI Madiun (1948) misalnya, menjadi bukti terpenting, yang memberi stigma psikologis agar umat Islam bersatu melawan Komunis. Untuk melihat Manuver politik NU dalam usaha membendung kekuataan PKI dapat dilihat dari tabel berikut ini :
Tabel 3 : Nama-Nama Ormas milik PKI dan NU
No
Nama Sektor
Organisai Milik PKI
Organisasi Milik NU
1.

2.

3.

4.
Kepemudaan



Perburuhan



Pertanian



Kebudayaan
GerakanOfensif Pemuda



SOBSI


Barisan Tani Indonesia


Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)
Banser Anshor

Sarikat Buruh Muslimin Indonesia ( Sarbumusi)
Persatuan Tani NU

Lembaga Seni Budaya Muslim ( Lesbumi)

 
        Selain itu, NU masih juga membentuk organisasi penggalangan masa melalui berbagai underbow seperti Ikatan Pelajar-pelajar NU (IPNU), Muslimat NU, Persatuan Guru NU (Perguru), Pergerakan Mahasisiwa Islam (PMII) dan lain-lain. Dari fakta itu terliahat jelas, bahwa di era Demokrasi Terpimpin NU memang memilih berjuang dari dalam, sebagai realisasi dari ijtihad politik yang bersifat instrumental. Sebab, melalui cara itu, NU dapat berhadapan langsung dengan PKI diarena politik. Kendati hal tersebut seolah-olah memperlihatkan kesediaan bekerjasama dengan PKI. Sikap politik NU di era Demokrsi terpimpin itu oleh sebagian kalangan membawa hikmah dan manfaat tersembunyi. Sebab, jika NU mengikuti gaya politik Masyumi, maka NU akan pula dibubarkan sehingga tak ada lagi partai Islam yang membela Islam ditengah besarnya kekuasaan Sukarno.
        Manuver politik PKI yang langsung berusaha dihadang NU dan golongan anti Komunis lainnya dapat dilihat secara nyata pada peristiwa yang berujung konflik terbuka pada akhir tahun 1963. Di tahun itu, PKI berusaha melancarkan 'aksi sepihak' untuk memberlakukan undang-undang land reform yang
dari tahun 1959-1960 pelaksanaanya hampir belum pernah terwujud. Ketika para penduduk desa anggota PKI mulai merampas tanah (terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur) mereka terlibat dalam pertentangan yang sengit dengan tuan tanah, kaum birokrat dan para santri pendukung NU. Keributan, pembakaran, penculikan bahkan pembunuhan banyak terjadi. Sebagian berbentuk kekerasan komunal, yaitu benturan antara kaum abangan pendukung PKI dengan para santri
    Kekuataan Nasionalis yang dipelopori PNI dan kekuataan Sosialis-demokrat yang diwakili Murba tak dapat berbuat banyak dalam menghadapi manuver politik dari PKI. PNI yang dibina Sukarno sejak pergerakan menuju kemerdekaan dan sebagai pewaris ideologi marhaen justru ditinggalkan begitu saja. Realitas tersebut menggambarkan sikap Sukarno tentang partai politik pasca kemerdekaan Indonesia, ia tak pernah berafiliasi pada satu partai politik manapun. Sebagai tokoh yang terkenal dengan karakter penganjur kesatuan (solidarity maker) ambisi politiknya justru ingin mempersatukan ideologi-ideologi yang berbeda yang digunakan oleh partai politik sehingga dapat menghantarkan bangsa pada persatuan. Suatu konsep pemikiran yang kemudian ia tuangkan dalam Nasakom. Dampak dari tidak berafiliasinya Sukarno pada partai politik adalah adanya upaya-upaya dari berbagai partai politik dan juga Militer untuk saling berlomba mendekati Sukarno kemudian berusaha mendapatkan kepercayaan dan kekuasaan. Hal tersebut dapat tercermin ketika semua partai politik dan militer pada 18 Mei 1963 dalam sidang MPRS mengangkat Sukarno menjadi Presiden seumur hidup. Peristiwa tersebut menjadi pertanda ketergantungan partai politik (yang ikut dalam sistem Demokrasi terpimpin) pada Sukarno. Namun ada banyak hal dari independensi Sukarno yang lebih mengguntungkan PKI
    Kedekatan Sukarno dengan tokoh-tokoh PKI merisaukan tokoh-tokoh partai lain. Pada bulan September 1964 sekelompok wartawan anti PKI dipimpin oleh Adam Malik yang juga tokoh Partai Murba membentuk Badan Pendukung Sukarnoisme dengan tujuan sebenarnya adalah berusaha memisahkan kedekatan Sukarno dengan PKI. Namun Sukarno mengetahui tujuan itu dan melarang organisasi tersebut pada tanggal 17 Desember 1964. Usaha untuk memisahkan Sukarno dengan PKI dilanjutkan oleh tokoh-tokoh militer bekerjasama dengan tokoh-tokoh sipil dengan mendirikan Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya) pada bulan Oktober 1964. Beberapa organisasi yang pernah berafiliasi ke partai PSI dan Masyumi ikut bergabung didalamnya.
    Salah satu kunci keberhasilan PKI dalam memperbesar pengarunya adalah kemampuan anggotanya untuk melakukan infiltrasi kedalam organisasi-organisasi yang mempunyai pengaruh cukup besar, kemudian secara diam-diam membina dan melakukan proses doktrinisasi ideologi komunis kepada anggota atau pun simpatisan yang telah direkrutnaya. Masuknya unsur-unsur komunis di dalam Sarekat Islam pada era 1920-an adalah fakta kesuksesan PKI dalam melakukan infiltrasi kedalam organisasi besar dan berpengaruh. Salah satu kekuataan yang memiliki pengaruh besar dalam masa demokrasi terpimpin adalah ABRI. Adanya rivalitas diantara angkatan bersenjata (AD-AU-AL) dimanfaatkan oleh PKI. Angkatan udara disinyalir telah dekat dengan PKI. Sementara angkatan darat dan angkatan laut masih dipimpin oleh Jenderal-Jenderal yang anti Komunis.
    Walaupun AD adalah kekuatan bersenjata yang paling keras pertentangannya dengan PKI, namun PKI berhasil menyusup ke dalam tubuh angkatan darat terutama ke dalam Divisi Diponegoro di Jawa tengah dan Divisi Brawijaya di Jawa Timur. Menurut kesaksian Sjam di kemudian hari, pada bulan November 1964, PKI membentuk biro khusus dibawah pimpinanya guna mengkoordinasikan penyusupan ke dalam tubuh angkatan bersenjata. Pada pertengahan tahun 1965, PKI mempunyai hubungan erat dengan sekitar 450 orang perwira yang bersimpati kepada PKI di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, serta 250 perwira di daerah -daerah lainnya.
    Pada bulan Januari 1965 Sukarno membubarkan Partai Murba. Partai ini adalah pesaing PKI dalam memperebutkan dominasi kaum kiri. PKI kemudian melancarkan isu adanya Dewan Jenderal dalam tubuh angkatan darat. Isu ini di lancarkan PKI pada April 1965. Isu Dewan Jenderal ternyata membuat Presiden Sukarno semakin mencurigai Angkatan Darat. Tanggal 4 Agustus 1945, Sukarno jatuh sakit. Kejadian ini rupanya menimbulkan pemikiran pada ketua CC PKI, DN Aidit yang baru pulang dari perjalanan dari Moskow dan Peking. Aidit berpikiran jika terjadi sesuatu yang buruk pada Presiden Sukarno maka PKI tidak mempunyai pelindung dan akan dihancurkan oleh Angkatan Darat. Akhirnya ia berpendapat dari pada didahului lebih baik mendahului.
    PKI kemudian memutuskan untuk menindak Jenderal-jenderal Angkatan Darat yang dianggap merintangi usaha PKI dengan memanfaatkan unsur militer yang telah disusupi oleh PKI. Pada tanggal 30 September 1965 di mulailah operasi penculikan Jenderal-Jenderal. Menurut beberapa pengamat politik dan militer, Operasi tersebut terbilang kacau pelaksanaanya dilapangan dan sedari awal tampak akan mengalami kegagalan. Dan apa yang terjadi setelah itu memang menggambarkan kegagalan operasi dan gerakan tersebut. Pihak Angkatan Darat di bawah komando Mayjen Suharto berhasil melumpuhkan secara cepat gerakan ini. Konfigurasi politik di Indonesia berubah drastis pasca peristiwa Gestapu. PKI yang sebelumnya begitu mendominasi perpolitikan tiba-tiba harus berhadapan langsung dengan kekuataan militer dan sipil sekaligus. Suatu dampak dari kegagalan kudeta yang tidak diperkirakan oleh para pimpinan PKI sebelumnya.
    Sukarno berusaha menenangkan keadaan dan masih mencoba untuk mempertahankan PKI dalam poros Nasakomnya. Akan tetapi Angkatan Darat yang didukung mahasiswa, pelajar, santri dan masyarakat sipil lainnya yang anti komunis telah bergerak di daerah-daerah untuk menumpas kekuataan PKI yang dianggap bertanggung jawab atas terbunuhnya para Jenderal. Maka yang terjadi selanjutanya adalah aksi balasan dari semua elemen yang anti terhadap PKI. kelompok-kelompok pemuda dari barisan organisasi muslim seperti Barisan Ansor NU dan Tameng Marhenis PNI dengan dukungan tentara melakukan pembunuhan massal terutama di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota-anggota dan pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan. Dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi
    Kelompok Nasakom di tambah Militer yang diharapkan Sukarno dapat bersatu padu dalam sistem yang digagasnya ternyata terlibat konflik yang terbuka setelah perisriwa Gestapu meletus. Bangunan demokrasi terpimpin dengan konsepsi Nasakom yang memang sudah rapuh akhirnya benar-benar hancur. Bagi kelompok Islam, Kelompok Nasionalis (yang anti Komunis) dan kelompok Militer peristiwa tersebut adalah momentum pembersihan besar-besaran semua unsur Komunis yang bercokol di Indonesia. Perubahan konfigurasi politik tidak hanya ditandai dengan hancurnya kekuataan PKI di Indonesia tetapi juga ditandai dengan mulai memudarnya pengaruh Presiden Sukarno didalam perpolitikan. Kekacauan politik dan ekonomi yang melanda bangsa Indonesia setelah tahun 1965 mendorong menguatnya wacana suksesi kepemimpinan nasional.
    Para politisi sipil dari partai politik yang telah menguasi pucuk pimpinan lembaga-lembaga politik sejak masa demokrasi liberal tak lagi dapat berperan banyak dalam proses suksesi kepemimpinan pasca Sukarno. Masyarakat dan tentu saja media massa saat itu tengah memuji langkah-langkah pihak Militer (dengan kekuataan sosio-politiknya) yang mampu mengembalikan stabilitas politik dan keamanan negara. Kekuasaan Sukarno yang cenderung otoriter namun masih menjaga perimbangan kekuatan politik akhirnya digantikan oleh militer. Dalam perjalanan selanjutnya, Militer yang dibantu birokrat setelah mendapatkan kekuasaan bersikap jauh lebih otoriter. Atas nama stabilitas politik, keamanan dan pembangunan maka tak ada lagi perimbangan kekuataan. Semua unsur kekuasaan harus tunduk padanya. Sementara partai politik semakin terpinggirkan perannya dan hanya menjadi pelengkap bagi terbentuknya citra pemerintahan demokrasi yang sesunggunya semu belaka didalam era baru yang (oleh para pendirinya) di namakan sebagai "Era Orde Baru".
    Referensi    :
M.Rusli karim, 1993, Perjalan Partai Politik di Indonesia : sebuah potret pasang surut, Jakarta : Rajawali Pers
Poerwantana, 1994, Partai Politik di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta
S. Kirbiantoro dan Dody Rudianto, 2006, Pergulatan Ideologi Partai Politik diIndonesia, Jakarta : Inti Media Publisher
Arbi Sanit,2007, Sistem Politik di Indonesia : Kestabilan, peta kekuatan politik dan pembangunan, Jakarta : Raja Grafindo Persada
Dhurorudin mashad, 2008, Akar Konflik Politik Islam di Indonesia, Jakarta : Pustaka Al-kautsar
M.C Ricklefs,2005, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Jakarta : Serambi
Mohammad Hatta,2008, Demokrasi Kita : Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, Bandung : Sega Arsy
Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1975, Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta : Balai Pustaka

 

 

1 komentar:

Bamsyah mengatakan...

baru belajar nulis artikel sejarah nih. jadi kalau bahasa ataupun materinya terasa kurang maklumim aja